Kupang,Likurai.com — Menyongsong datangnya musim hujan dan mengantisipasi potensi bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui unit-unit pelaksana teknis di daerah menggelar Apel Siaga Bencana Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Selasa (4/11/2025), di halaman Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II, Kupang.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, ST., MPSDA, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto, SE., ST., M.Sc., Kepala BMKG NTT, serta perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT.

Turut hadir pula para pejabat dan pegawai dari berbagai satuan kerja Kementerian PUPR wilayah NTT, di antaranya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) NTT.

Apel siaga ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang kerap terjadi selama musim penghujan di sejumlah wilayah NTT.

Kepada wartawan Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesiapsiagaan sejak dini agar setiap unit kerja mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi.

“Kesiapsiagaan bukan hanya soal alat dan personel, tetapi juga soal sinergi dan komunikasi antarinstansi. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa mempercepat penanganan darurat dan meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat,” ujar Parlinggoman Simanungkalit.

Ia menambahkan, apel siaga ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar seluruh balai di Indonesia, termasuk di NTT, menyiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam menghadapi potensi bencana.

“Kami berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk BMKG yang memberikan data prakiraan cuaca, BPBD NTT, pemerintah daerah, TNI, dan Polri, agar langkah penanganan bisa cepat dan terarah,” jelasnya.

Menurut Parlinggoman, wilayah NTT memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor yang berpotensi terjadi antara November 2025 hingga Februari 2026, seiring dengan prediksi BMKG terkait intensitas hujan yang tinggi.

Selain ancaman banjir, kondisi tanah jenuh air juga berpotensi memicu longsor di berbagai daerah. Oleh karena itu, sektor Bina Marga dan BBWS NT II telah menyiapkan alat berat, material darurat, serta tim reaksi cepat untuk menjaga agar akses transportasi dan infrastruktur vital tetap berfungsi saat terjadi bencana.

Sementara itu, Kepala BPJN NTT, Janto, menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh peralatan dan posko yang tersebar di berbagai pulau di NTT.

“Kami sudah membagi wilayah kerja menjadi beberapa zona, yakni Pulau Timor, Flores, Sumba, Lembata-Alor, serta Rote Ndao dan Sabu Raijua. Semua zona sudah memiliki posko dan peralatan siaga,” ungkap Janto.

Untuk Pulau Flores, lanjutnya, BPJN NTT tengah menangani longsor di ruas jalan Wolowaru–Ende, dengan alat berat seperti ekskavator dan loader yang telah disiagakan di lapangan. Secara keseluruhan, terdapat enam posko siaga bencana di titik-titik rawan longsor: dua di Pulau Timor (PPK 1.1 dan PPK 2.2), tiga di Pulau Flores (PPK 3.3 Ruteng, PPK 4.1 Nagekeo, dan PPK 4.5), satu di Pulau Sumba (PPK 1.3), serta masing-masing satu posko di wilayah Lembata-Alor dan Rote–Sabu Raijua.

Janto menambahkan, seluruh peralatan, personel, dan sumber daya telah disebar ke titik-titik strategis. Dana untuk penanganan darurat juga telah disiapkan oleh pemerintah pusat guna mendukung respon cepat di lapangan.

“Untuk pembersihan saluran dan longsor kecil, kami akan menggunakan dana swakelola. Kami juga mengimbau masyarakat agar segera melapor ke posko terdekat jika menemukan longsoran atau kerusakan jalan, supaya penanganannya bisa cepat dilakukan,” ujarnya.

Apel siaga ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur vital seperti tanggul, jembatan, dan saluran drainase, agar dapat berfungsi optimal menahan debit air hujan dan mengurangi risiko kerusakan akibat bencana alam.

Kegiatan Apel Siaga Bencana yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini mencerminkan komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung langkah pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana. Melalui kegiatan ini, insan PUPR diharapkan mampu mewujudkan semangat “Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat”, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. (Yulius)