Kupang,Likurai.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah secara konsisten mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) agar inflasi tetap terjaga dalam sasaran nasional 2,5±1%. 

“Inflasi Provinsi NTT pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran. Kondisi pasokan serta stok komoditas pangan utama juga relatif terjaga,” ujar Gubernur NTT saat membuka dan memimpin langsung High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi NTT di Kota Kupang, Senin (9/2). 

Kegiatan HLM ini dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Kepala DJPb Provinsi NTT, Kepala BPS Provinsi NTT, Organisasi Perangkat Daerah, Kepala BULOG Divre NTT, Kepala PELINDO Cabang Tenau, pimpinan Angkasa Pura I Eltari, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT, Kepala Bea Cukai Kupang, BPD NTT & Pimpinan Perbankan, dan pelaku usaha strategis di wilayah NTT. 

Forum ini menjadi wadah penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan inflasi, khususnya menjelang rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada semester I 2026.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan berinovasi bersama TPID se-Provinsi NTT. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyampaikan bahwa capaian pengendalian inflasi NTT tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,39% (yoy) menunjukkan stabilitas harga yang terjaga, seiring dengan pertumbuhan ekonomi NTT yang kuat sebesar 5,14% (yoy).

 “Capaian ini mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi dan diharapkan terus memperkuat daya beli masyarakat. Pada 2026, kami akan fokus pada pengendalian inflasi jangka pendek untuk menghadapi festive season serta strategi jangka menengah-panjang melalui penguatan struktur produksi dan distribusi,” jelas Adidoyo. 

Ia menambahkan, terdapat 9 (Sembilan) HBKN pada periode Februari–Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan permintaan dan memerlukan langkah antisipatif yang lebih intensif.

Optimisme terhadap inflasi NTT tahun 2026 juga ditegaskan Gubernur NTT melalui langkah-langkah konkret Pemerintah Daerah. 

Dukungan kebijakan dan anggaran pengendalian inflasi dari APBN di Provinsi NTT pada tahun 2026 mencapai Rp762,38 miliar, yang diarahkan antara lain untuk pelaksanaan operasi pasar murah, intensifikasi sidak pasar, aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan kapasitas produsen lokal melalui dukungan sarana prasarana, pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital pangan. 

Adapun rekomendasi penguatan pengendalian inflasi NTT 2026 secara lebih rinci sebagaimana terlampir.

Sebagai bagian dari penguatan kualitas kebijakan, HLM TPID Provinsi NTT juga dirangkaikan dengan kegiatan capacity building yang diikuti lebih dari 40 anggota TPID kabupaten/kota se-NTT. 

Kegiatan ini menghadirkan akademisi dan analis kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta difokuskan pada peningkatan kualitas asesmen, perumusan program unggulan, dan evaluasi kinerja TPID agar kebijakan pengendalian inflasi semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang kuat, kebijakan yang terarah, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank Indonesia optimistis dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara berkelanjutan. (*/Yuser)

.