Kupang, Likurai.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di NTT.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (20/2/2026), di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT, Kupang.

Rapat Paripurna yang digelar dalam rangka Peringatan Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni dan dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD NTT, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Pilar Kelima pembangunan daerah di masa Kepemimpinan Melki - Johni, yakni Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan, menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Ia menjelaskan, Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dipandang sebagai proyek fisik, melainkan sebagai prasyarat penting untuk menggerakkan perekonomian, memperluas jangkauan pelayanan dasar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata hingga ke wilayah terpencil.

Ia mengatakan, Pada sektor perumahan, Pemerintah Provinsi NTT melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, desa, dan kelurahan telah menyalurkan bantuan perbaikan rumah layak huni senilai Rp20 juta per unit.

Program ini dilaksanakan secara selektif di tujuh kabupaten, yakni Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Ende, Sumba Barat, Manggarai, Ngada, dan Manggarai Timur.

Bantuan tersebut menyasar keluarga berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menyediakan hunian yang sehat, aman, dan bermartabat.

Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah provinsi juga melakukan pemasangan meteran listrik bagi 450 kepala keluarga di enam kabupaten, yaitu Sabu Raijua, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Ende, dan Alor.

Upaya ini bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi serta memastikan ketersediaan energi tidak lagi menjadi kendala bagi aktivitas ekonomi rumah tangga maupun proses belajar anak-anak di NTT.

Sementara itu, pada pembangunan infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,53 miliar pada tahun 2025 untuk 33 paket pekerjaan.

Penanganan jalan dilakukan sepanjang 46,92 kilometer, disertai pemeliharaan rutin sepanjang 58,35 kilometer.

Hasilnya, kondisi jalan mantap meningkat dari 1.827,07 kilometer pada tahun 2024 menjadi 1.873,99 kilometer pada tahun 2025, sementara jalan tidak mantap berhasil ditekan dari 860,24 kilometer menjadi 813,32 kilometer.

Capaian ini menunjukkan perbaikan konektivitas wilayah yang terukur dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis ke depan, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun usulan pembangunan dan peningkatan jalan provinsi melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026. Usulan tersebut mencakup lebih dari 1.000 kilometer ruas jalan strategis, termasuk lintas selatan pulau Timor yang merupakan jalan akses ke wilayah perbatasan Timor Leste serta ruas penghubung utama di wilayah Flores, Sumba, dan Alor.

Secara keseluruhan, arah pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur difokuskan untuk memperkuat konektivitas produksi, menurunkan biaya logistik, serta membuka akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Jalan yang baik memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, listrik mendorong pertumbuhan ekonomi rumah tangga, sementara rumah layak huni berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

Dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi menjangkau seluruh pelosok daerah.

Karena bagi Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT, infrastruktur yang dibangun harus menghadirkan akses, harapan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. (Yuser)