Kupang,Likurai.com – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui audiensi antara Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Janto, S.E., S.T., M.Sc., bersama jajaran, yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas percepatan penanganan infrastruktur jalan dan drainase perkotaan yang diusulkan Pemerintah Kota Kupang untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Kupang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Maxi N. Dethan, S.T., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jackson Jimmy A. Tunliu, S.E., M.M., serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Matheus B.L. Radjah, S.H., M.Hum.

Sementara Kepala BPJN NTT didampingi Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilhelmus Sugu Djawa,ST.,MT, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, Rofinus Ngilo,ST., Sekretaris BPJN NTT, Melkianus Ouw,SH., Kepala Seksi KPIJ, Mahma Mahendra,ST.,MT, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov NTT, Ashari,ST.,MT.

Wali Kota Kupang mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah mengusulkan penanganan enam ruas jalan yang mengalami kerusakan dan menjadi prioritas masyarakat. Seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan telah diunggah dan dinyatakan siap melalui sistem Criteria for Technical Acceptance (CTA).

Selain usulan penanganan jalan, Pemerintah Kota Kupang juga mengajukan dukungan pembangunan dan perbaikan drainase perkotaan guna mengurangi risiko genangan saat musim hujan. Pemkot turut mengusulkan bantuan relokasi pada sejumlah titik yang terdampak pembangunan infrastruktur.

"Kami berharap melalui koordinasi ini, usulan-usulan prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat segera terealisasi. Pemerintah Kota Kupang siap membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian maupun lembaga terkait agar seluruh proses berjalan lancar," ujar Christian Widodo.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kualitas hidup warga Kota Kupang.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi, aspek teknis, maupun penyelesaian persoalan sosial dapat dipenuhi tepat waktu sehingga pelaksanaan program tidak mengalami hambatan.

"Kami ingin kerja sama ini tidak hanya berhasil dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga tertib secara administrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJN Wilayah NTT, Janto, menjelaskan bahwa penyusunan program pembangunan tahun 2026 berpedoman pada prinsip penyelesaian pekerjaan secara tuntas dalam satu tahun anggaran, keberlanjutan koridor jalan yang telah ditangani sebelumnya, serta usulan prioritas dari pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menentukan kebutuhan pembangunan karena lebih memahami kondisi lapangan dan aspirasi masyarakat.

"Balai tidak memiliki program prioritas sendiri. Kami bekerja berdasarkan usulan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat dan kondisi di wilayahnya," jelas Janto.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi, legalitas lahan, penyelesaian persoalan sosial, serta pemenuhan seluruh persyaratan teknis sebagai faktor utama yang menentukan kelancaran pelaksanaan program.

Janto menambahkan bahwa pelaksanaan program IJD Tahun 2026 direncanakan mulai berjalan pada Agustus mendatang dan akan mengoptimalkan penggunaan teknologi aspal buton sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan BPJN NTT guna menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Kupang. (*/Yuser/advertorial)