Kupang,Likurai .com– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Provinsi NTT Tahun 2025–2045 harus menjadi kompas pembangunan daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.

Menurut Gubernur, penyusunan dan penetapan RAD API bukan sekadar memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari berbagai dampak perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat membuka kegiatan Sosialisasi Keputusan Gubernur NTT Nomor 124/KEP/HK/2026 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2045 yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Rabu (17/6/2026).

"Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2025–2045 menjadi sangat penting sebagai pedoman bersama dalam meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Dokumen ini bukan hanya menjadi produk perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujar Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia, bersama seluruh mitra pembangunan yang telah mendukung penyusunan RAD API secara kolaboratif bersama Kelompok Kerja Perubahan Iklim NTT di bawah koordinasi BAPPERIDA Provinsi NTT.

"Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Program SIAP SIAGA serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi penyusunan dokumen ini. Kehadiran forum pentahelix hari ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan jalan terbaik menuju NTT yang tangguh menghadapi perubahan iklim," katanya.

Gubernur Melki menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat NTT setiap hari. Dampaknya terlihat dari musim kemarau yang semakin panjang, perubahan pola curah hujan, meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap sektor pertanian, perikanan, serta ketersediaan air bersih.

"Perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang kita hadapi bersama. Karena itu diperlukan langkah-langkah yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan agar masyarakat kita semakin tangguh menghadapi berbagai risiko yang ditimbulkan," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa Keputusan Gubernur Nomor 124/KEP/HK/2026 menjadi landasan kebijakan sekaligus arah strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan upaya adaptasi perubahan iklim secara terintegrasi lintas sektor, lintas wilayah, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan mitra pembangunan.

Menurut Gubernur, NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Curah hujan yang rendah, musim kemarau berkepanjangan, ancaman siklon tropis, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan terus terjadi hampir setiap tahun. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan tingginya angka kemiskinan, prevalensi stunting, serta berbagai persoalan sosial lainnya.

"Dalam konteks itulah RAD API NTT Tahun 2025–2045 hadir bukan sekadar dokumen teknis, tetapi menjadi mandat politik dan moral untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat NTT dari dampak perubahan iklim," ujarnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya mengintegrasikan RAD API ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renstra perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah, katanya, harus mampu mengidentifikasi sekaligus mengintegrasikan aspek adaptasi perubahan iklim ke dalam setiap program dan kegiatan yang disusun.

"RAD API tidak boleh menjadi dokumen yang hanya tersimpan di rak arsip. Dokumen ini harus menjadi kompas yang memandu arah pembangunan NTT menuju daerah yang semakin tangguh, adaptif, dan berkelanjutan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa RAD API juga selaras dengan berbagai agenda prioritas pembangunan nasional, di antaranya penguatan ketahanan pangan, ketahanan air, transisi energi, penguatan sistem kesehatan, serta perlindungan ekosistem. Kelima sektor tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan masyarakat NTT terhadap dampak perubahan iklim.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RAD API sangat bergantung pada kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, media, serta mitra pembangunan.

"Pencapaian target RAD API membutuhkan kontribusi nyata dari seluruh pihak. Saya mengajak semua pemangku kepentingan menjadikan RAD API sebagai acuan bersama dalam merancang program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Kepada pemerintah kabupaten dan kota, Gubernur Melki meminta agar segera menyusun RAD API sesuai karakteristik wilayah masing-masing dan mengintegrasikannya dengan dokumen RAD API Provinsi NTT.

"RAD API kabupaten/kota harus bersifat operasional, kontekstual, serta terhubung secara vertikal dengan RAD API provinsi. Inilah wujud tata kelola perubahan iklim yang berjenjang, terpadu, dan akuntabel," katanya.

Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan semata-mata persoalan lingkungan hidup, melainkan juga menyangkut aspek kemanusiaan, ekonomi, dan ketahanan daerah sehingga harus menjadi perhatian seluruh sektor pembangunan.

"Saya mendorong seluruh perangkat daerah agar tidak menempatkan perubahan iklim hanya sebagai urusan Dinas Lingkungan Hidup.

 Ini adalah isu lintas sektor yang harus tercermin dalam setiap kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan program kerja seluruh instansi," pungkasnya. (Humas BIro AP/Yulius)