Manggarai Barat, Likurai.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mendampingi Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores di Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (22/7/2026). 

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Johni Asadoma menjemput rombongan Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo. 

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw bersama sekitar 12 anggota Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja reses berlangsung selama dua hari, yakni 22–23 Juli 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan para mitra kerja Komisi V DPR RI.

Jalan Lingkar Utara Flores merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan ini dirancang menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi.

Keberadaan jalan tersebut dinilai sangat strategis karena akan memperkuat konektivitas kawasan utara Pulau Flores sekaligus mendukung akses menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo. 

Selain itu, jalan ini juga menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, serta Pelabuhan Pengumpan Reo sehingga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan arus wisatawan.

Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan total investasi sekitar Rp165,43 miliar.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI yang turun langsung meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kami mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur," ujar Johni Asadoma.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto, menjelaskan bahwa total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer.

Dari total panjang tersebut, sebanyak 53,875 kilometer telah beraspal, 10,776 kilometer telah ditangani melalui peningkatan jalan, 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah atau setapak, sedangkan 33,125 kilometer lainnya masih merupakan ruas yang belum tembus. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 87,416 kilometer ruas jalan yang memerlukan penanganan pengaspalan.

Menurut Janto, penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2027 direncanakan pembangunan sepanjang 10 kilometer, tahun 2028 sepanjang 26,75 kilometer, tahun 2029 sepanjang 23,9 kilometer, tahun 2030 sepanjang 18 kilometer, dan tahun 2031 sepanjang 8,77 kilometer. Program tersebut juga mencakup pembangunan sejumlah jembatan untuk memastikan konektivitas jalan dapat berfungsi secara optimal.

"Total kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp1,079 triliun," ujar Janto saat memaparkan progres pembangunan kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan sangat bergantung pada kesiapan lahan.

"Persoalan utamanya adalah kesiapan lahan. Sebelum kita berharap pembangunan dapat dipercepat, kami mengharapkan pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa persoalan lahan benar-benar clear and clean. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terkendala dan anggaran yang dialokasikan dapat segera direalisasikan," tegasnya.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda dengan menggelar pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan mitra kerja Komisi V DPR RI guna membahas tindak lanjut percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Sumber : Humas Biro AP

Editor : Yulius Seran