Rapat yang berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Senin (7/9/2026) malam, dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Turut hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.

Pertemuan tersebut memberi perhatian utama pada percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sekaligus pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Sejak erupsi Gunung Lewotobi pada akhir Desember 2024, sebanyak enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang terdampak. Dari total 2.310 kepala keluarga terdampak, sebanyak 238 kepala keluarga memilih relokasi mandiri, sementara masyarakat lainnya direncanakan mendapatkan penanganan melalui pembangunan kawasan hunian tetap.

*Percepatan Tiga Lokasi Huntap*

Pembangunan Huntap melalui skema relokasi terpadu direncanakan pada tiga lokasi di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga.

Lokasi Kuhe seluas 5 hektare merupakan lokasi dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi, sementara proses selanjutnya adalah sertifikasi tanah dan penyelesaian administrasi pertanahan.

Pada lokasi Todo seluas 25,98 hektare, tahapan identifikasi, inventarisasi dan pengumuman telah dilakukan. Proses selanjutnya adalah penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian.

Sementara lokasi Walang seluas 22 hektare masih berada dalam tahap persiapan administrasi pertanahan.

Ketiga lokasi tersebut memiliki luas sekitar 52,98 hektare. Gubernur Melki menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh proses pertanahan dan administrasi agar pembangunan fisik Huntap dapat segera berjalan.

"Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi," tegas Gubernur.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga menargetkan pembangunan 244 unit rumah di Kuhe pada tahun ini. Karena itu, seluruh pihak diminta mempercepat penyelesaian berbagai tahapan yang masih menjadi kendala.

*Huntap Bukan Sekadar Rumah*

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Huntap tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembangunan rumah.Kawasan relokasi harus dipersiapkan sebagai kawasan kehidupan baru yang dilengkapi dengan akses jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah serta sarana pendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

"Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal," ujar Gubernur.

Kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, saluran irigasi, embung kecil dan sumber air bersih juga diminta untuk segera didata secara lengkap agar dapat dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama kepada Pemerintah Pusat.

Penanganan pascabencana di dua kecamatan terdampak, Ile Bura dan Wulanggitang, harus dilakukan secara terpadu, mencakup perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur serta pemulihan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.

*Pendidikan dan Kesehatan Tetap Berjalan*

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan di kawasan hunian sementara.

Pemerintah Provinsi NTT juga telah memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Kebijakan pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri penyintas erupsi telah dikeluarkan melalui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang dan pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu serta kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.

Meski pelayanan pendidikan tetap berjalan, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah terdampak mengalami kerusakan dan masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Perhatian juga diberikan kepada sekolah-sekolah swasta yang menghadapi tantangan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus mendata dan mengoordinasikan kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan agar seluruh anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.

*Antisipasi Musim Hujan*

Menjelang musim hujan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga menyampaikan perlunya langkah-langkah preventif untuk melindungi masyarakat yang masih berada di hunian sementara.

Ancaman banjir dan lahar dingin menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan kesiapan infrastruktur.

Karena itu, pembangunan akses jalan, penyediaan sumber air bersih serta berbagai sarana perlindungan masyarakat menjadi bagian dari kebutuhan yang harus segera ditangani.

*Dari Bantuan menuju Pemulihan Ekonomi*

Selain pembangunan hunian dan fasilitas dasar, rapat koordinasi tersebut juga memberi perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat.Sebagian besar masyarakat terdampak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pemerintah Provinsi NTT akan mendukung upaya pemulihan melalui bantuan pertanian, termasuk pengembangan mata pencaharian dan kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga akan melihat peluang pengembangan mata pencaharian masyarakat, terutama bagi warga yang kini berada di kawasan dekat pesisir.

Pemulihan ekonomi juga akan memperhatikan UMKM terdampak dan berbagai kemungkinan dukungan bagi masyarakat, termasuk relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Dalam proses pemulihan tersebut, perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya.

Pemerintah memandang kelompok tersebut memiliki beban yang lebih besar karena harus tetap memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menjalankan tanggung jawab domestik.

Karena itu, pembangunan kawasan relokasi harus diarahkan untuk membangun ketahanan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan warga.

Selain pembangunan relokasi terpadu, pembangunan Huntap melalui skema relokasi mandiri juga terus berjalan. Pada Tahap I, tercatat pembangunan delapan unit rumah di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sementara lima unit lainnya masih dalam berbagai tahapan pembangunan.

Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Gubernur NTT beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

"Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi," ujar Wakil Bupati.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya maksimal dalam menangani masyarakat terdampak dan berharap dukungan Pemerintah Provinsi NTT dapat mempercepat berbagai kebutuhan yang masih harus diselesaikan.

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal rangkaian kegiatan Gubernur NTT berkantor di Pulau Flores selama sepekan.

Dari Maumere, koordinasi dimulai untuk memastikan penanganan Lewotobi terus bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang menyeluruh—bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus bekerja bersama dan memastikan proses pemulihan masyarakat terdampak Lewotobi berjalan lebih cepat dan terukur.

"Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya," tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan Hunian Tetap harus menjadi pintu masuk bagi pemulihan yang lebih besar. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.

"Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama," pungkas Gubernur.

Penulis : Oan Wutun

Foto : Baldus Sae