Nagekeo,Likurai.com-Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Flores di Kabupaten Nagekeo, Rabu (9/9/2026). Rapat diikuti jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Forkopimda dan Tenaga Ahli BNPB.

Gubernur Melki mengatakan rapat tersebut difokuskan pada dua agenda utama, yakni memastikan penanganan tanggap darurat berjalan baik dan mempersiapkan transisi menuju pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami hadir lengkap karena ingin membahas secara benar situasi tanggap darurat dan transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita memastikan konsolidasi data terakhir untuk menuju pemulihan sudah baik, dan kekurangan dalam tanggap darurat segera diperbaiki,” kata Gubernur Melki.

Data Harus Akurat dan Terverifikasi

Gubernur menegaskan tidak boleh ada satu pun korban maupun kerusakan yang terlewat dalam pendataan.

“Data harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Jangan ada satu pun korban yang terlewatkan. Jangan ada masyarakat yang seharusnya masuk dalam data tetapi tidak masuk dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Seluruh kerusakan rumah dan fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, irigasi, bendungan dan infrastruktur lainnya harus didata secara riil dan diverifikasi.

Setelah pendataan selesai, pemerintah diminta segera melakukan kompilasi dan uji publik. Verifikasi wajib melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB dan BPBD.

Gubernur mengingatkan agar pendataan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Setiap kesengajaan untuk memanipulasi atau menghilangkan data akan ditindak sesuai ketentuan hukum.

“Setelah 20 September, kita akan membahas anggaran dengan DPR RI. Karena itu data harus segera difinalisasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

20 Meninggal, 16.831 Rumah Terdampak

Wakil Bupati Nagekeo dalam laporan situasi menyampaikan bahwa penanganan gempa telah memasuki hari ke-24. Tercatat 20 orang meninggal dunia, 34 luka berat dan 132 luka ringan.

Sebanyak 16.831 unit rumah terdampak dan 710 fasilitas umum mengalami kerusakan. Data rumah masih dinamis karena gempa susulan terus terjadi.

Sebagian besar pengungsi telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Bantuan natura juga mulai dihentikan dan selanjutnya diprioritaskan bagi kelompok rentan.

Pembangunan hunian sementara (huntara) masih menjadi salah satu pekerjaan utama. Prosesnya mencakup asesmen, uji publik, tindak lanjut keberatan dan penerbitan SK Bupati.

Sejumlah sekolah masih belum diperbolehkan melakukan pembelajaran di dalam ruangan. RSUD Aeramo juga masih memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung. Infrastruktur pelabuhan, jalan, pertanian dan tembok pemecah ombak turut terdampak.

Pemkab Nagekeo Siap Masuk Tahap Pemulihan

Bupati Nagekeo Simplisius Donatus mengatakan pendataan dan verifikasi kerusakan telah dilakukan dan ditargetkan masuk tahap uji publik pada minggu ini.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga terus melakukan pemulihan psikososial masyarakat serta menyiapkan berbagai kebutuhan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami berusaha maksimal dan memohon dukungan Pemerintah Provinsi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita akan bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” ujar Bupati.

Tenaga Ahli BNPB Jenderal Oka Prawira menyampaikan bahwa BNPB terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Secara bertahap, komando penanganan mulai dialihkan kepada BPBD.

BNPB juga terus melakukan verifikasi data kerusakan rumah dan menyiapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk rumah contoh huntara bagi warga dengan rumah rusak berat.

“Kami akan terus mendampingi sampai hunian tetap ada,” kata Oka.

Pemulihan Ekonomi dan Infrastruktur

Gubernur Melki meminta pemulihan ekonomi masyarakat segera dipersiapkan. Pemerintah telah melakukan FGD bersama perbankan untuk mendorong relaksasi kredit bagi masyarakat dan UMKM terdampak, termasuk kemungkinan penundaan angsuran selama tiga bulan. Koordinasi juga dilakukan dengan OJK, perbankan dan koperasi.

Di sektor pertanian, Pemerintah Provinsi akan segera menangani kerusakan jembatan talang air yang mengairi sekitar 193 hektare sawah bersama Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.

Pemerintah Provinsi juga siap masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah, irigasi, jalan dan fasilitas air minum berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Gubernur menyampaikan pembangunan Jalan Lintas Utara yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi NTT dan disetujui Presiden akan segera didorong untuk dieksekusi.

Siapkan Diri Kembali Hidup Normal

Gubernur Melki mengingatkan seluruh jajaran agar sebelum berakhirnya masa tanggap darurat, seluruh administrasi, termasuk pencatatan barang masuk dan keluar, diselesaikan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah masa tanggap darurat berakhir, masyarakat dan pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan diri memasuki kehidupan normal.

“Setelah tanggap darurat, kita harus lebih mandiri lagi. Kita hidup normal. Siapkan diri dengan baik,” tegasnya.

Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat tetap mendukung pemulihan kehidupan masyarakat. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTT telah menyepakati agar mayoritas kegiatan pembangunan provinsi diprioritaskan di wilayah Flores sebagai bagian dari percepatan pemulihan.

“Kita menuju finalisasi data untuk diajukan ke pusat. Kita satukan langkah untuk masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkas Gubernur Melki.

:(Baldus Sae/Yuser)