.png)
Kupang,Likurai.com- Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menunjukkan perkembangan. Hingga September 2026, progres fisik pembangunan bendungan tersebut telah mencapai sekitar 94 persen.
Dengan capaian tersebut, pekerjaan konstruksi pada Paket 1 dan Paket 2 memasuki tahap akhir.
Di tengah penyelesaian pekerjaan fisik, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II juga mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung untuk menuju tahap pengisian awal waduk atau impounding yang ditargetkan pada 2027.
PPK Perencanaan Bendungan Mbay, Yohanes Pabi, mengatakan proses impounding tidak hanya bergantung pada selesainya pekerjaan konstruksi. Sebelum waduk mulai diisi, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun nonteknis.
“Banyak syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan impounding, baik syarat teknis maupun nonteknis,” kata Yohanes kepada wartawan Likurai.com, Selasa (22/9/2026).
Salah satu persyaratan yang harus diselesaikan adalah pengadaan lahan dan relokasi fasilitas umum yang berada di wilayah yang nantinya terdampak genangan waduk.
Sejumlah fasilitas umum yang terdampak antara lain dua sekolah dasar, satu taman kanak-kanak (TK), satu kapela, serta akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat.
Fasilitas tersebut perlu dipindahkan karena ketika waduk mulai diisi dan muka air meningkat, beberapa lokasi akan berada di kawasan genangan. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada sejumlah ruas jalan masyarakat yang saat ini menjadi akses menuju fasilitas umum.
Karena itu, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan jalan baru agar masyarakat tetap memiliki akses setelah proses pengisian waduk dilakukan.
Untuk mendukung seluruh pekerjaan tersebut, BBWS Nusa Tenggara II telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp123 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) untuk periode 2026-2027.
“Kegiatan relokasi sejumlah fasilitas umum tersebut sudah dilakukan penandatanganan kontrak dan mulai dilakukan aktivitas di lapangan. Kegiatan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2026-2027,” ujar Yohanes.
Menurut dia, salah satu pekerjaan yang saat ini disiapkan adalah pembangunan jalan penghubung sepanjang sekitar 7,2 kilometer yang menghubungkan Dusun Malapoma dengan Jawa Tiwa.
Selain itu, akan dibangun jalan akses menuju kapela dari Dusun Malapoma. Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat setelah kawasan tertentu mulai terdampak genangan.
Untuk fasilitas pendidikan, salah satu yang akan direlokasi adalah SD Negeri Lambo. Berdasarkan elevasinya, lokasi sekolah tersebut berada sekitar 416 meter dan termasuk dalam wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air waduk.
Selain SD Negeri Lambo, terdapat pula fasilitas pendidikan milik yayasan, termasuk sekolah dasar dan TK, yang berada di kawasan terdampak. Fasilitas-fasilitas tersebut juga masuk dalam rencana relokasi.
Yohanes mengatakan, BBWS Nusa Tenggara II telah melakukan koordinasi dan rapat bersama pihak terkait untuk membahas lokasi dan pengadaan lahan bagi fasilitas yang akan direlokasi.
“Skema yang digunakan adalah lahan ganti lahan,” katanya.
Tidak hanya fasilitas umum, sejumlah bagian jalan nasional yang berada di sekitar kawasan bendungan juga menjadi perhatian. Berdasarkan kajian teknis, terdapat bagian jalan yang berpotensi terdampak kenaikan muka air sehingga perlu dilakukan penanganan.
Salah satu penanganannya adalah dengan meninggikan badan jalan. Langkah tersebut dilakukan agar jalan tetap aman dan dapat berfungsi dengan baik ketika muka air waduk mengalami kenaikan.
Sistem drainase jalan juga akan ditingkatkan. Drainase yang sebelumnya menggunakan konstruksi lama akan diperbaiki dengan menggunakan box culvert untuk mendukung kelancaran aliran air.
Berbagai persiapan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan utama Bendungan Mbay.
Dengan progres fisik yang telah mencapai 94 persen, pekerjaan kini tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan konstruksi, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pendukung dan kebutuhan masyarakat di kawasan terdampak telah dipersiapkan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum Bendungan Mbay memasuki tahap impounding pada 2027.
Dengan demikian, ketika waduk mulai diisi, akses masyarakat dan fasilitas umum yang terdampak telah memiliki pengganti sehingga aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan. (Yulius)