.png)
Kupang, Likurai.com – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) NTT saat ini tengah menyiapkan dua perencanaan sebagai acuan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores.
Dua perencanaan tersebut mencakup penanganan Jalan Nasional yang terdampak gempa bumi serta perencanaan penanganan Jalan Daerah di Pulau Flores yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Hal tersebut disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Satker P2JN Provinsi NTT, Yosephine Lili Shitike, S.T., M.T., kepada wartawan Likurai.com, Rabu (23/9/2026).
Lili menjelaskan, perencanaan penanganan Jalan Nasional dilakukan terhadap sejumlah ruas yang terdampak gempa bumi di Flores. Perencanaan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, demikian pula dengan sejumlah ruas Jalan Daerah yang telah disetujui untuk mendapatkan penanganan secara permanen.
Menurut Lili, gempa bumi magnitudo 7,7 menyebabkan banyak titik longsor di sejumlah wilayah Flores. Namun, sebagian besar titik longsor tersebut masih dapat ditangani melalui penanganan sementara. Sementara itu, beberapa titik lainnya membutuhkan penanganan permanen karena tingkat kerusakannya cukup berat.
“Memang terdapat banyak titik longsor akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores. Tetapi sebagian besar hanya membutuhkan penanganan sementara. Namun, ada beberapa titik yang memang membutuhkan penanganan permanen,” jelasnya.
Ia mengatakan, untuk Jalan Daerah yang telah masuk dalam perencanaan penanganan permanen berada di wilayah Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, dan Pulau Palue, Kabupaten Sikka.
Kedua wilayah tersebut, kata Lili, menjadi lokasi yang direkomendasikan untuk mendapatkan penanganan permanen karena tingkat kerusakan dan urgensinya. Setelah desain perencanaan selesai, dokumen tersebut langsung diserahkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
“Dua daerah tersebut direkomendasikan untuk penanganan permanen karena sangat urgen. Sesuai desain, nantinya langsung diserahkan untuk pekerjaan fisik agar dapat segera ditangani,” katanya.
Selain kerusakan akibat gempa utama, BPJN NTT juga terus memantau dampak gempa susulan yang terjadi beberapa hari terakhir. Lili mengatakan, gempa susulan menyebabkan munculnya sejumlah longsoran baru pada ruas jalan yang ditangani PPK 3.3 Provinsi NTT.
Terhadap titik-titik longsoran baru tersebut, BPJN NTT akan segera mengusulkan penyusunan perencanaan baru untuk penanganan lebih lanjut. Langkah tersebut dinilai penting karena longsoran dengan volume cukup besar berpotensi menghambat arus lalu lintas apabila tidak segera ditangani.
“Gempa susulan beberapa hari lalu menyebabkan longsoran baru di ruas jalan yang ditangani PPK 3.3 Provinsi NTT. Terhadap longsoran baru tersebut, segera diusulkan untuk dibuatkan perencanaan baru untuk penanganan ke depan. Sebab, kalau longsorannya cukup besar dan tidak segera ditangani, akan menghambat arus lalu lintas di wilayah Flores,” ujar Lili.
Untuk wilayah Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Lili menjelaskan bahwa terdapat dua ruas jalan dengan total panjang 10,5 kilometer serta tujuh titik longsor yang akan didesain untuk mendapatkan penanganan secara permanen.
Kerusakan pada ruas jalan tersebut terjadi akibat runtuhan batuan saat gempa bumi. Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan cukup parah, termasuk kerusakan pada fondasi jalan. Karena itu, penanganannya membutuhkan rekonstruksi jalan sekaligus penanganan terhadap tujuh titik longsor.
Sementara itu, di wilayah Dampek dan sekitarnya, Kabupaten Manggarai Timur, penanganan permanen yang telah direncanakan mencakup dua jembatan, yakni Jembatan Dampek dan Jembatan Waebaras. Selain itu, terdapat tiga titik longsor serta perbaikan pada dua ruas jalan.
Lili menyebutkan, total anggaran yang disiapkan untuk penanganan jalan dan longsor di Pulau Palue mencapai Rp101 miliar. Sedangkan untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan longsor di Dampek dan sekitarnya dialokasikan sebesar Rp25 miliar.
Penanganan permanen tersebut diharapkan dapat memulihkan kondisi infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus menjaga kelancaran konektivitas dan arus lalu lintas masyarakat di wilayah Flores. (Yulius)