Kupang, Likurai.com – Pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan nasional yang ditangani Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi NTT pada Tahun Anggaran 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Hingga pertengahan Oktober 2026, progres fisik penanganan preservasi jalan nasional telah mencapai 93,61 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat sebesar 72,53 persen.

Pekerjaan tersebut mencakup enam paket preservasi jalan nasional yang tersebar di wilayah Flores dan sekitarnya, dengan total alokasi anggaran lebih dari Rp35 miliar lebih yang bersumber dari APBN Tahun 2026.

Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi dan fungsi infrastruktur jalan nasional agar tetap mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta konektivitas antarkabupaten.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi NTT, Wilhelmus Sugu Djawa, ST., MT., menyampaikan capaian tersebut kepada wartawan Likurai.com, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, pekerjaan preservasi dilaksanakan melalui enam paket yang ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai wilayah kerja masing-masing.

Pelaksanaan pekerjaan diarahkan untuk mempertahankan kondisi jalan nasional agar tetap mantap, aman, dan nyaman digunakan masyarakat.

“Capaian progres fisik yang telah mendekati penyelesaian ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga kualitas pelayanan infrastruktur jalan nasional. Pekerjaan yang masih berlangsung terus didorong agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan,” demikian kata Wely Sugu Djawa sapaan akrabnya.

Mantan PPK 4.1 Provinsi NTT ini menguraikan, enam paket preservasi jalan nasional yang ditangani Satker PJN Wilayah IV Provinsi NTT mencatat progres fisik yang bervariasi, dengan sebagian besar telah mendekati tahap penyelesaian.

Pertama, paket Preservasi Jalan Nasional Aegela–Batas Kota Ende dan Gako–Aegela–Maropokot yang ditangani PPK 4.1 Provinsi NTT. Paket dengan alokasi anggaran Rp9,3 miliar ini telah mencapai progres fisik 93,12 persen.

Kedua, paket Preservasi Jalan Ende–Wolowaru–Junction Kelimutu yang ditangani PPK 4.2 Provinsi NTT. Paket dengan anggaran Rp6,3 miliar tersebut mencatat progres fisik sebesar 83,91 persen.

Ketiga, paket Preservasi Jalan Nasional Wolowaru–Batas Kota Maumere yang ditangani PPK 4.3 Provinsi NTT. Dengan alokasi anggaran Rp7,3 miliar, progres fisik pekerjaan telah mencapai 97,06 persen.

Keempat, paket Preservasi Jalan Nasional Maumere–Waerunu yang ditangani PPK 4.4 Provinsi NTT. Paket dengan anggaran Rp6,5 miliar ini telah mencapai progres fisik 87,66 persen.

Kelima, paket Preservasi Jalan Nasional Wailebe–Simpang Sagu–Simpang Witihama–Simpang Pelabuhan Deri ASDP. Paket tersebut mencatat progres fisik sekitar 97 persen, dengan nilai anggaran lebih dari Rp4 miliar.

Keenam, paket Preservasi Jalan Nasional Waijarang–Balawuring yang dalam data pekerjaan disebut ditangani PPK 4.6 Provinsi NTT. Paket dengan alokasi anggaran Rp2,06 miliar tersebut telah mencapai progres fisik 91,69 persen.

Wely Sugu Djawa mengatakan, Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar paket preservasi telah memasuki tahap akhir pelaksanaan. Kendati demikian, percepatan pekerjaan tetap diperlukan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak.

Ia menambahkan, Satker PJN Wilayah IV Provinsi NTT juga menangani pembangunan akses jalan menuju Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Pekerjaan yang ditangani PPK 4.5 Provinsi NTT tersebut telah mencapai progres fisik 94,73 persen dengan alokasi anggaran lebih dari Rp42 miliar. 

Pembangunan akses jalan ini diharapkan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menuju kawasan hunian tetap serta memperkuat keterhubungan kawasan permukiman dengan pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi.

Pada sektor infrastruktur jembatan, paket Penggantian Jembatan Waijelo yang ditangani PPK 4.6 Provinsi NTT mencatat progres fisik sebesar 95,01 persen.

Pekerjaan penggantian jembatan merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan jaringan jalan nasional. 

Infrastruktur jembatan yang berfungsi dengan baik akan membantu memastikan perjalanan masyarakat dan distribusi barang tetap berjalan lancar, terutama pada jalur yang menghubungkan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi.

Sementara itu, dua paket Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan skema Kontrak Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC), yakni pembangunan Jalan Nangamboa - Watumite di Kabupaten Ende yang ditangani PPK 4.2 dan Jalan Waikomo–Wulandoni 2 yang ditangani PPK 4.6, telah mencapai progres fisik 100 persen.

Penyelesaian kedua paket tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan aksesibilitas masyarakat serta memperkuat konektivitas wilayah. Pembangunan jalan daerah juga berperan dalam mendukung pergerakan masyarakat, pelayanan dasar, dan distribusi hasil produksi menuju pusat perdagangan maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Di samping pekerjaan kontraktual, Satker PJN Wilayah IV Provinsi NTT turut melaksanakan kegiatan swakelola yang tersebar pada seluruh wilayah kerja PPK.

Kegiatan tersebut meliputi pengendalian tanaman di ruang milik jalan, pembersihan saluran drainase, serta berbagai pekerjaan pemeliharaan rutin lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan, fungsi drainase, dan kondisi infrastruktur jalan agar tetap terpelihara.

Pemeliharaan rutin menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan jalan nasional. Melalui penanganan yang berkelanjutan, potensi kerusakan dapat diantisipasi lebih dini sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan kebutuhan penanganan yang lebih besar dapat diminimalkan.

Dengan progres fisik preservasi jalan nasional yang telah mencapai 93,61 persen, Satker PJN Wilayah IV Provinsi NTT terus mendorong penyelesaian pekerjaan sesuai target pelaksanaan Tahun Anggaran 2026.

Capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan pelaksanaan program preservasi jalan nasional di wilayah Flores dan sekitarnya. Namun, penyelesaian pekerjaan tetap perlu diikuti dengan pengendalian mutu, pemenuhan ketentuan teknis, serta pemeliharaan agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan preservasi jalan, penanganan darurat, pembangunan akses menuju hunian tetap, penggantian jembatan, dan program Inpres Jalan Daerah, diharapkan konektivitas antarwilayah di NTT semakin terjaga.

Pada akhirnya, keberadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi baik bukan hanya mendukung kelancaran transportasi, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (Yulius)