Kupang, Likurai.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin Rapat Pembahasan Perekonomian Daerah Kedelapan (VIII) Tahun 2026, Kamis (5/11/2026), di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT.

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kondisi perekonomian daerah, khususnya pengendalian inflasi, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi barang, serta kesiapan menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Dalam rapat yang dihadiri pimpinan instansi vertikal, perbankan, asosiasi pengusaha, serta para pelaku usaha tersebut, Gubernur Melki menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat NTT.

Mengawali pembahasan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, memaparkan dua isu strategis, yakni perkembangan pertumbuhan ekonomi regional dan tren kenaikan inflasi menjelang akhir tahun. 

Kedua isu tersebut dinilai membutuhkan perhatian serta langkah antisipasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Melki memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi sejumlah komoditas penting. 

Ia menyampaikan bahwa meskipun antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai membaik berkat koordinasi lintas sektor, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) harus tetap diperketat, terutama menjelang perayaan Nataru dan penyelesaian berbagai proyek pada akhir tahun.

Selain BBM, Gubernur juga menyoroti kelangkaan semen yang terjadi secara tiba-tiba di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap sektor konstruksi, perdagangan, serta aktivitas perekonomian masyarakat.

"Meskipun antrean panjang di SPBU berangsur membaik berkat kerja sama lintas sektor, pengawasan distribusi BBM tetap harus dipantau secara ketat menghadapi momentum Nataru serta proyek akhir tahun. 

Kelangkaan semen yang terjadi secara tiba-tiba di berbagai daerah turut berdampak langsung pada sektor konstruksi, perdagangan, dan perlambatan perputaran ekonomi lokal. Faktor penyebab kelangkaan ini harus ditelusuri dan diantisipasi secara transparan oleh Pertamina serta para pelaku usaha," tegas Gubernur.

Untuk mengantisipasi hambatan distribusi barang, Gubernur Melki juga meminta pengelola pelabuhan dan instansi terkait meningkatkan efisiensi pelayanan, khususnya dalam proses bongkar muat barang. Langkah tersebut diperlukan untuk memangkas waktu tunggu atau dwelling time, sehingga distribusi komoditas kebutuhan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan lancar.

Ia secara khusus meminta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT bersama instansi pengelola pelabuhan memperhatikan kelancaran proses pemeriksaan dan bongkar muat barang, terutama komoditas yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

Di bidang pengendalian inflasi, Gubernur mendorong Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat koordinasi dan menghadirkan analisis yang akurat mengenai perkembangan perekonomian daerah.

Menurutnya, ketersediaan data dan analisis yang tepat sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan, terutama dalam memantau pergerakan harga barang, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.

Gubernur juga menekankan pentingnya membangun ketahanan ekonomi dan rantai pasok melalui kerja sama konkret antara pemerintah dan dunia usaha. Para pelaku usaha diharapkan menyampaikan kondisi riil di lapangan secara terbuka agar berbagai persoalan distribusi dan ketersediaan barang dapat segera diidentifikasi serta dicarikan solusinya.

"Memperhatikan dinamika global terhadap pengelolaan sumber daya alam, ketahanan ekonomi dan rantai pasok harus diperkuat dengan skema konkret berbasis semangat gotong royong. Pemerintah mengajak para pengusaha untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan secara terbuka sambil tetap menjaga iklim usaha yang kondusif," ujarnya.

Selain menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang, Gubernur Melki juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memanfaatkan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, momentum Nataru harus memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor olahraga melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui Tour de EnTeTe yang menghadirkan kegiatan jalan kaki dan lomba lari 10 kilometer.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (6/11/2026) pukul 05.15 WITA, dengan mengambil rute dari Kabupaten Kupang menuju Pantai Lasiana, Kota Kupang.

Melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan tersebut, pemerintah berharap pergerakan masyarakat dan kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Melalui Rapat Pembahasan Perekonomian Daerah VIII ini, Gubernur NTT mengharapkan komitmen dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Pengawasan distribusi BBM, ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran arus barang di pelabuhan, serta pengendalian inflasi menjadi sejumlah perhatian penting dalam menghadapi akhir tahun.

Sinergi pemerintah, lembaga keuangan, instansi vertikal, dan dunia usaha diharapkan mampu memperkuat ketahanan logistik dan energi secara berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*/Yuser)