.png)
Kupang ,Likurai.com– Pemerintah Kota Kupang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul Inisiatif dalam Rapat Paripurna ke-7 Sidang I Tahun 2026/2027, Senin (9/11), di Gedung DPRD Kota Kupang.
Dua Ranperda tersebut masing-masing mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2045 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan Kota Kupang, terutama dalam mewujudkan tata ruang kota yang terencana, lingkungan permukiman yang layak, serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, bersama Wakil Ketua I, Jabir Marola, dan Wakil Ketua II, Yeskiel Loudoe, S.Sos. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, Direktur RSUD S.K. Lerik, para direktur BUMD, camat se-Kota Kupang, serta insan pers.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Kupang bersama pimpinan DPRD Kota Kupang, dilanjutkan dengan penetapan Keputusan DPRD terkait persetujuan kedua Ranperda tersebut.
Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Menurut Christian, kesepakatan dua Ranperda tersebut bukan sekadar penyelesaian agenda legislasi daerah, tetapi merupakan langkah penting dalam menyatukan arah dan visi pembangunan Kota Kupang.
Ia menjelaskan, Ranperda RTRW Kota Kupang Tahun 2026–2045 akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan.
Regulasi ini diarahkan untuk memastikan pembangunan berlangsung secara terencana, memberikan kepastian ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Dengan adanya pedoman tata ruang tersebut, pembangunan Kota Kupang diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta bermartabat.
Ranperda ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas kawasan permukiman sekaligus memastikan penataan kota tetap memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan.
Menyoroti penataan kawasan permukiman, Wali Kota Christian Widodo menegaskan bahwa pembangunan Kota Kupang harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan tidak boleh mengorbankan masyarakat.
Menurutnya, penataan kawasan bukan semata-mata bertujuan mengubah wajah kota menjadi lebih baik, tetapi yang terutama adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.
"Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang," tegasnya.
Penegasan tersebut menjadi pesan penting bahwa setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses perubahan kota.
Pemerintah, menurutnya, tidak hanya dituntut menghadirkan pembangunan secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Christian juga mengingatkan agar kedua Ranperda yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen hukum formal semata. Implementasinya harus diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus turut merasakan dan menikmati hasil dari setiap kemajuan yang dicapai.
Dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang terhadap dua Ranperda tersebut, diharapkan tersedia landasan regulasi yang semakin kuat untuk mendukung penataan wilayah dan peningkatan kualitas permukiman di Kota Kupang.
Pada akhirnya, pembangunan kota bukan hanya tentang memperindah wajah wilayah atau membangun berbagai infrastruktur, tetapi juga memastikan setiap warga mendapatkan lingkungan hidup yang layak, aman, sehat, dan bermartabat.
Semangat inilah yang menjadi landasan pembangunan Kota Kupang, yakni menghadirkan kemajuan kota tanpa meninggalkan masyarakat di dalamnya. (Yulius Seran/Advertorial)