Kupang, Likurai.com – Pemerintah Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penataan administrasi kependudukan, penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial kemasyarakatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pelayanan administrasi kepada masyarakat berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan kondisi kependudukan warga yang berada di wilayah Kelurahan Naioni.
Lurah Naioni, Octovianus Nifu, SE, kepada wartawan Likurai.com menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh RT dan RW di lingkungan Kelurahan Naioni. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa setiap masyarakat yang hendak mengurus administrasi di kantor kelurahan diwajibkan membawa surat pengantar dari RT masing-masing.
Menurut Octovianus, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kelurahan untuk memperkuat tertib administrasi sekaligus memastikan kejelasan identitas dan status kependudukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
"Melalui rapat bersama RT dan RW, kami sudah menyepakati bahwa masyarakat yang datang mengurus administrasi di kantor kelurahan harus membawa surat pengantar dari RT masing-masing. Hal ini penting karena RT merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi dan keberadaan warganya," ujar Octovianus.
Ia menjelaskan, keterlibatan RT dalam proses pelayanan administrasi sangat penting karena pengurus RT memiliki pengetahuan langsung mengenai masyarakat yang tinggal di wilayahnya, termasuk keberadaan, alamat tempat tinggal, serta kondisi sosial warga.
Dengan demikian, surat pengantar RT diharapkan menjadi salah satu sarana pendukung untuk membantu pemerintah kelurahan melakukan verifikasi data dan memastikan pelayanan administrasi diberikan kepada masyarakat yang tepat.
Octovianus menegaskan bahwa penataan administrasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk membangun sistem pelayanan yang lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah kelurahan juga berupaya meningkatkan koordinasi dengan RT dan RW agar setiap kebutuhan pelayanan masyarakat dapat ditangani secara baik, tanpa mengabaikan ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Octovianus mengatakan bahwa pelayanan administrasi di Kelurahan Naioni mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari rekomendasi pengurusan dokumen kependudukan hingga surat keterangan yang diperlukan untuk berbagai kepentingan.
Jenis pelayanan tersebut antara lain berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), administrasi pertanahan, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan domisili, serta surat keterangan usaha.
Menurutnya, pelayanan administrasi yang tertib sangat diperlukan karena dokumen yang diterbitkan atau direkomendasikan oleh pemerintah kelurahan memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai urusan masyarakat.
Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah kelurahan, RT, RW, dan masyarakat harus terus diperkuat agar pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan data maupun ketidaksesuaian informasi kependudukan.
Selain menata administrasi, Pemerintah Kelurahan Naioni juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui keterlibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Naioni.
Octovianus menjelaskan bahwa PKK memiliki kontribusi positif dalam mendukung berbagai program Pemerintah Kota Kupang yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.
Melalui empat Kelompok Kerja (Pokja) yang ada, PKK Kelurahan Naioni terus didorong untuk mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan keluarga, pemanfaatan pekarangan rumah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah pengembangan tanaman dapur hidup melalui pemanfaatan lahan pekarangan, baik di lingkungan kantor kelurahan maupun di rumah-rumah warga.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari.
Menurut Octovianus, keterlibatan PKK dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap upaya membangun kemandirian keluarga.
"Saya melihat peran PKK dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kelurahan Naioni sangat bagus dan positif. Melalui Pokja yang ada, mereka tidak hanya melakukan penanaman di lingkungan kantor kelurahan, tetapi juga mendampingi masyarakat untuk mengembangkan tanaman dapur hidup di rumah masing-masing," ungkapnya.
Ia menilai bahwa kegiatan sederhana seperti pemanfaatan pekarangan rumah memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam membantu keluarga menyediakan sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.
Selain itu, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif yang memberikan manfaat bagi keluarga.
Pemerintah Kelurahan Naioni berharap kegiatan yang dilaksanakan PKK dapat terus dikembangkan dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk membangun lingkungan rumah yang hijau, produktif, dan bermanfaat.
Tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi dan pemberdayaan keluarga, Pemerintah Kelurahan Naioni juga memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat, khususnya upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Octovianus mengatakan bahwa perhatian terhadap stunting dilakukan melalui dukungan terhadap kegiatan pelayanan Posyandu yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
Kegiatan Posyandu menjadi salah satu sarana penting dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah kelurahan berharap kondisi pertumbuhan anak dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan atau berisiko stunting dapat diketahui lebih awal untuk mendapatkan tindak lanjut dari tenaga kesehatan.
Menurutnya, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, kader Posyandu, PKK, tenaga kesehatan, serta dukungan aktif orang tua.
Karena itu, sinergi antara seluruh unsur masyarakat perlu terus diperkuat agar program kesehatan yang dijalankan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
Di sisi lain, kegiatan pemanfaatan pekarangan yang dilakukan PKK juga diharapkan dapat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pangan keluarga melalui penyediaan bahan makanan yang beragam dan bergizi.
Octovianus menegaskan bahwa pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program Pemerintah Kota Kupang dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
Untuk itu, pemerintah kelurahan akan terus membangun koordinasi dan kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat, baik dalam peningkatan pelayanan administrasi, pemberdayaan keluarga, maupun pelaksanaan program kesehatan.
Ia berharap masyarakat Kelurahan Naioni dapat terus mendukung berbagai kegiatan pemerintah dengan berpartisipasi aktif, menjaga komunikasi bersama RT dan RW, serta memanfaatkan setiap program pemberdayaan yang dilaksanakan di wilayahnya.
Dengan penguatan tertib administrasi kependudukan, peningkatan peran RT dan RW, pemberdayaan PKK melalui program dapur hidup, serta perhatian terhadap pencegahan stunting, Pemerintah Kelurahan Naioni berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kelurahan Naioni untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Kupang. (Yulius)
