.png)
Malaka, Likurai.com — Pemerintah Kabupaten Malaka secara resmi menjalin kerja sama dengan Bank NTT Cabang Betun dalam rangka implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi sistem keuangan daerah.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini berlangsung di Kantor Bank NTT Cabang Betun pada Kamis (8/5/2025). Kegiatan ini menandai komitmen Pemkab Malaka dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, modern, dan akuntabel.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka, Aloysius Werang, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari inovasi keuangan pemerintah daerah yang merespons tantangan era digital.
“Tujuan utama kami adalah mentransformasi sistem keuangan dari transaksi tunai ke non-tunai agar lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan Kartu Kredit Indonesia ini, Pemkab Malaka mulai menapaki era keuangan digital,” ujar Aloysius.
Sebagai langkah awal, KKI akan diuji coba di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu BPKPD, Bagian Umum Setda Malaka, dan Sekretariat DPRD. Selama masa uji coba, penggunaan kartu akan dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
Menurut Aloysius, masing-masing OPD akan menggunakan kartu kredit untuk berbagai keperluan operasional, termasuk pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas.
“Khusus untuk Bagian Umum, kartu ini akan difokuskan pada belanja rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati. Setelah evaluasi tahap awal, implementasi akan diperluas ke OPD lain sesuai intensitas dan kebutuhan transaksi,” tambahnya.
Di sisi lain, Pimpinan Cabang Bank NTT Betun, Yorry Blegur, menyambut baik kerja sama ini dan menilai bahwa langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam proses digitalisasi keuangan daerah di Kabupaten Malaka.
“Selama ini Malaka belum sepenuhnya menerapkan sistem digital. Kami berharap hadirnya Kartu Kredit Indonesia menjadi titik awal transformasi keuangan digital di lingkungan Pemkab Malaka,” kata Yorry.
Ia juga menegaskan bahwa Bank NTT, sebagai bank milik pemerintah daerah, akan terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap inisiatif digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
Setelah penandatanganan, dokumen perjanjian akan diteruskan ke kantor pusat Bank NTT untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, kartu kredit akan diterbitkan dan mulai digunakan oleh OPD yang terlibat dalam tahap uji coba.
“Kartu ini bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mempercepat proses belanja operasional serta pengadaan barang dan jasa secara lebih akuntabel,” tutup Yorry. (Gonsa/Yulius)